mensos-risma-emosional-dan-tantangan-jaga-independensi
politik

Mensos Risma, Emosional, dan Tantangan Jaga Independensi

Mensos Risma, Emosional, dan Tantangan Jaga Independensi – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini resmi menjabat sebagai menteri sosial (Mensos). Perempuan yang karib disapa Risma itu ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih Juliari Batubara yang tersangkut persoalan korupsi.

Mensos Risma, Emosional, dan Tantangan Jaga Independensi

mensos-risma-emosional-dan-tantangan-jaga-independensi

Posisi menteri ini adalah jabatan pertama Risma di level nasional. Ia lama berkarir di birokrasi pemerintahan Surabaya sebagai pegawai di kedinasan, hingga kelanjutannya menjadi wali kota satu dekade terakhir.

Selama dua periode memimpin Kota Pahlawan, Risma dikenal publik sebagai pemimpin yang kerap melakukan terobosan. Ia termasuk dicap sebagai pekerja keras, dan berkenan terjun segera ke tengah masyarakat untuk menyelesaikan problem kebersihan kota hingga kemacetan.

Namun, tak jarang Risma nampak emosional dan temperamental. Misalnya selagi Taman Bungkul yang rusak 2014 silam, memarahi ASN selagi apel, judi bola atau mengamuk selagi mobil laboratorium Swab PCR diambil alih alih oleh Pemprov Jawa Timur lebih dari satu bulan lalu.

Risma mengakui dirinya sebetulnya sering kadang galak dan bahagia marah-marah. Risma menyebutkan hal itu terjadi dikarenakan ada problem pekerjaan yang belum terselesaikan.

Namun ia mengingatkan para pegawai di Kementerian Sosial sehingga tidak was-was dikarenakan citra sebagai orang galak dan bahagia marah-marah tersebut lekat bersama dirinya.

“Saya orangnya benar-benar detail, sering kadang galak, terkecuali ada yang tidak cukup aku marah, tapi terkecuali aku marah jangan takut, sehabis itu selesai, kok,” kata Risma usai Sertijab di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).
Kendali Emosi

Pengamat politik berasal dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menyebutkan sikap temperamen Risma tersebut bukan sebuah persoalan besar. Menurutnya, sikap tersebut akan menjadi pemicu kinerja jajaran di Kementerian Sosial.

“Risma dapat marah sejadi-jadinya terkecuali ada ketidakberesan pekerjaan, yang asal-asalan. Beliau model pekerja yang terukur dan fokus menguasai cermat tehnis dan sistem,” kata Surokim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/12).

Surokim menilai sikap emosional Risma itu akan nampak terkecuali memandang ketidakadilan. Hal itu sesuai bersama posisinya sebagai menteri yang membidangi persoalan sosial selagi ini.

“Terkait drama-drama sebagai tokoh politisi, sejauh yang aku tahu, Risma sebetulnya model orang yang tidak tegaan, dapat emosional dikala memandang ketidakadilan,” ujarnya.
Lihat juga: Kursi Menag Yaqut, Sekali Dayung PKB-NU Dijangkau Jokowi

Selama menjadi wali kota, Risma termasuk berani mendobrak kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya, selagi ia menolak kebijakan pemerintah pusat soal pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke tangan pemerintah provinsi bukan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana diatur Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

Namun, menurut Surokim, hal itu tak akan terulang. Pengalaman Risma sebagai birokrat di kedinasan Pemkot Surabaya adalah buktinya. Risma akan bekerja sesuai tupoksi.

Selama menjadi wali kota, Risma termasuk berani mendobrak kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya, selagi ia menolak kebijakan pemerintah pusat soal pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke tangan pemerintah provinsi bukan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana diatur Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

Namun, menurut Surokim, hal itu tak akan terulang. Pengalaman Risma sebagai birokrat di kedinasan Pemkot Surabaya adalah buktinya. Risma akan bekerja sesuai tupoksi.

Surokim termasuk tak khawatir, Risma nantinya akan lebih mengedepankan visi misinya sendiri sebagai menteri ketimbang menuruti perintah Jokowi sebagai atasan. Ia meyakini politikus PDI-Perjuangan itu justru akan benar-benar membantu kerja-kerja Jokowi.

Apalagi, kata Surokim, Risma mempunyai tipe memimpin yang sama layaknya Jokowi, yaitu mengedepankan bekerja bersama turun segera ke lapangan. Dengan sifat itu Risma justru jadi mendongkrak citra positif Jokowi.

“Saya tidak benar-benar mencemaskan Risma akan menjadi matahari kembar, dikarenakan beliau pernah menjadi bawahan hingga menjadi kepala dinas dan termasuk bekerja untuk atasan,” katanya.

Kendati demikian, menurut Surokim, Risma termasuk perlu dapat menempatkan diri dan lebih berhati-hati, hadapi dinamika politik di pemerintahan pusat atau DKI Jakarta yang tidak serupa bersama di daerah.

“Menurut aku Bu Risma perlu termasuk ekstra hati-hati dikarenakan dinamika di Jakarta menyadari kompleks, dan godaan jauh lebih kuat. Hati hati dan integritas menjadi kunci,” ujarnya.

Tugas yang Berbeda

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menyebutkan bahwa tugas yang akan diemban Risma di kementerian nanti benar-benar tidak serupa bersama kerjanya sepanjang ini sebagai wali kota.

Menurutnya, Risma akan berhadapan bersama problem yang lebih kompleks, yaitu soal kemanusiaan dan pengelolaan anggaran dukungan selagi memimpin Kementerian Sosial.

“Kementerian Sosial yang dikaji bukan bangunan fisik layaknya taman, tapi soal kemanusiaan dan humanisme. Di situ lah Bu Risma perlu mengatur orientasi kerjanya,” kata Suko.

Risma, kata dia, termasuk perlu berkenan banyak mendengar panduan Jokowi, hingga studi berasal dari bawahannya di kementerian nanti. Hal itu tak lain untuk memperlancar kerjanya memimpin lembaga di tingkat nasional.

“Bu Risma perlu banyak mendengarkan, perlu berkenan studi berasal dari dirjen-dirjen yang berpengalaman,” ujarnya.

Selain itu, Suko menyebut Risma termasuk perlu selalu tunduk terhadap setiap perintah Jokowi. Menurutnya, Risma tak dapat melakukan tindakan sesuai kehendaknya sendiri. Suko memastikan bahwa tugas wali kota bersama menteri benar-benar berbeda.

“Kalau saat ini dipilih presiden, pembantu presiden berkenan tidak berkenan perlu tunduk. Berbeda bersama selagi menjadi wali kota yang dipilih rakyat,” katanya.

Di sisi lain, Suko berpendapat pengangkatan Risma sebagai mensos, termasuk merupakan langkah Jokowi untuk mengembalikan keyakinan publik terhadap pemerintah yang belakangan digoncang skandal korupsi.

Suko menilai ketetapan Jokowi memilih Risma benar-benar lah tepat. Sebab, Risma merupakan keliru satu tokoh yang dinilainya mempunyai kredibilitas dan kepercayan publik tinggi. Hal itu tak lepas berasal dari prestasinya sebagai wali kota.

“Dalam perspektif kepentingan Jokowi, beliau tengah berupaya membangun trust baru di mata masyarakat. Trust baru itu bersama memilih orang-orang yang mempunyai keyakinan publik tinggi layaknya Bu Risma,” ujarnya.

Independensi

Di sisi lain, Pengamat Politik Surabaya Survei Centre (SSC), Mochtar W Oetomo menilai penunjukan Risma sebagai menteri merupakan langkah strategis untuk membangun karier politik di kancah yang lebih tinggi.

“Ini capaian strategis Risma untuk mebangun jalur politik berikutnya. Baik dikaitkan bersama konteks Pilgub DKI maupun Pilgub Jatim ke depan, atau bahkan dikaitkan bersama konstalasi Pilpres 2024,” kata Mochtar.

Jabatan menteri ini, kata Mochtar, adalah panggung politik yang lebih besar untuk Risma. Meski begitu tanggung jawab yang diemban pun lebih berat. Risma perlu dapat menjawab ekspektasi publik dikala menjadi mensos.

Menurutnya, sebagai mensos baru, Risma termasuk akan hadapi beraneka masalah internal kementerian sepeninggal menteri di awalnya yang terjarat perkara korupsi. Belum lagi soal citra lembaga yang rusak dikarenakan persoalan tersebut.

“Mengembalikan citra diri Kemensos tentu bukan pekerjaan enteng yang dapat ditempuh bersama cepat. Setidaknya Risma perlu menunjukkan Kemensos akan lebih bersih dan berintegrasi ke depannya,” ujarnya.

Belum lagi, kata Mochtar, Kemensos kini dikaitkan bersama kepentingan politik jejaring partai. Dalam hal ini Risma mempunyai tantangan besar untuk dapat menunjukkan kepada publik bahwa lembaganya dapat independent berasal dari kepentingan politik partai tertentu.

“Risma telah berhasil menunjukkan keberhasilannya dapat lepas berasal dari kepentingan oligarki politik sepanjang dua periode menjadi Wali Kota Surabaya. Dan m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *