pkb-dukung-hti-dilarang-ikut-pemilu-konsekuensi-logis
politik

PKB Dukung HTI Dilarang Ikut Pemilu: Konsekuensi Logis

PKB Dukung HTI Dilarang Ikut Pemilu: Konsekuensi Logis – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim menyatakan telah selayaknya eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang jadi calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif dan kepala tempat layaknya diatur didalam draf revisi UU Pemilu.

PKB Dukung HTI Dilarang Ikut Pemilu: Konsekuensi Logis

pkb-dukung-hti-dilarang-ikut-pemilu-konsekuensi-logis

tomaslofgren.com – Menurutnya, eks HTI sesungguhnya patut disetarakan bersama eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang selama ini telah dilarang didalam UU Pemilu.

“Tujuan politik HTI sama identik bersama komunisme, yaitu menciptakan kekuasaan politik internasional yang dapat merobohkan bangunan negara-bangsa,” kata Luqman didalam info tertulis, Rabu (27/1).

Sebelumnya, draf revisi UU Pemilu yang masuk didalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR tahun 2021 menyesuaikan larangan bagi eks anggota HTI jadi calon peserta penentuan legislatif, penentuan presiden, dan penentuan kepala daerah.

Aturan itu ditulis secara gamblang atau tersurat layaknya larangan bekas anggota PKI yang dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Selama ini, larangan bagi eks HTI tak dulu ditulis secara tersurat didalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Luqman lantas menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan HTI sebagai organisasi terlarang terhadap 2017. Alasan pembubaran HTI yaitu karena mereka idamkan mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Bagi anda yang suka bermain game online silahkan kunjungi link berikut : Situs Bandar Judi Bola | Pasang Bola | Taruhan Bola

Oleh karena itu, Luqman menegaskan, mantan anggota HTI tidak berhak jadi peserta pemilu. Menurut dia, itu merupakan konsekuensi para bekas anggota HTI yang kini telah jadi organisasi terlarang di Indonesia.

“Karena itu, eks HTI mesti dilarang maju terhadap Pileg, Pilpres, Pilkada, jadi PNS, TNI, Polri, dan lain-lain, sama identik perlakuan negara ini terhadap eks PKI,” kata Luqman.

“Kalau eks organisasi terlarang, pasti anggota-anggotanya mesti menanggung konsekuensi politik dan hukum,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa penghilangan hak politik warga negara, didalam hal ini eks anggota HTI, mesti pertimbangan yang matang.

Menurut Jazilul, para bekas anggota HTI bisa senantiasa diberikan hak pilih didalam Pemilu. Namun, hak mereka untuk dipilih senantiasa dilarang didalam rentang kala tertentu.

“Mereka bisa diberikan hak untuk pilih namun hak untuk dipilih, jadi calon presiden, gubernur dan bupati kala dicabut didalam satu atau dua kali pemilu, untuk pembinaan dulu,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI berasal dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa menyebut larangan eks HTI jadi peserta pemilu dan pilkada didalam draf revisi UU Pemilu hanya bersifat normatif.

Menurutnya, ketetapan itu sama layaknya larangan terhadap eks narapidana kasus tindak korupsi untuk jadi peserta pemilu lebih dari satu kala lalu.

“Seperti eks napi, napi korupsi begitu kan. Dia tidak boleh mencalonkan legislatif walau diuji kalah, misalkan, diuji materi kalah di Mahkamah Agung. Tapi, kan senantiasa nanti dia di PKPU-nya diatur secara teknis, dia mesti mengumumkan ke publik dan sebagainya,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *