tarik-ulur-ruu-pemilu-parpol-terbelah-di-senayan
politik

Tarik Ulur RUU Pemilu, Parpol Terbelah di Senayan

Tarik Ulur RUU Pemilu, Parpol Terbelah di Senayan – Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tetap menjadi perbincangan partai politik (parpol) di Senayan. Mayoritas fraksi menampik revisi UU Pemilu dan Pilkada tersebut, tapi beberapa tetap berkukuh pembahasan RUU Pemilu relevan dan perlu dilakukan.

Tarik Ulur RUU Pemilu, Parpol Terbelah di Senayan

tarik-ulur-ruu-pemilu-parpol-terbelah-di-senayan

tomaslofgren – Anggota DPR sekaligus Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menengarai RUU Pemilu menjadi salah satu regulasi yang kemungkinan menghambat pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Prolegnas Prioritas 2021 udah disepakati oleh Baleg DPR dan pemerintah pada 14 Januari lalu, di mana salah satu konsep regulasi yang masuk adalah RUU Pemilu.

“[RUU Pemilu] salah satu yang kemungkinan juga memperlambat penetapan Prolegnas Prioritas 2021 di paripurna. Salah satu bermakna tersedia juga yang lain,” kata sosok yang akrab disapa Tobas itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/2) lalu.

NasDem salah satu partai yang mendukung revisi UU Pemilu. Namun, sikap partai selanjutnya kini berubah. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh udah menginstruksikan partainya tak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu di DPR.

“Surya Paloh mengarahkan sehingga Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu,” demikian dikutip berasal dari rilis formal Partai NasDem, Sabtu (6/2).

Sikap balik badan juga dilaksanakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Awalnya, Wakil Ketua Komisi II DPR berasal dari Fraksi PKB Luqman Hakim menjelaskan pembahasan RUU Pemilu perlu dilakukan.

“Pembahasan revisi UU Pemilu kudu dilaksanakan sekarang, mumpung tetap jauh berasal dari pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Lukman, 29 Januari.

Sepekan berselang, sikap PKB berubah. Luqman tunjukkan partainya meminta pembahasan RUU Pemilu ditunda. Menurutnya, usaha revisi UU Pemilu kudu mencakup masalah-masalah mendasar yang menjadi temuan kekurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin.

Ia mengungkap tersedia beberapa poin persoalan yang kudu diperhatikan. Salah satunya, banyak KPPS meninggal dunia pada Pemilu 2019 akibat keputusan penghitungan suara yang kudu selesai dalam satu hari.

“Sedangkan batas maksimum hak menentukan tiap TPS tetap terlampau tinggi, yaitu 500 pemilih bersama lima kertas suara. Beban penghitungan yang dibatasi waktu, membuat banyak petugas KPPS kelelahan, sakit dan meninggal dunia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/2).

Sikap PKB dan NasDem ini membuat kuantitas parpol yang menampik pembahasan RUU Pemilu menjadi enam. Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) udah tunjukkan sikap menampik pembahasan tersebut.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat tunjukkan bahwa revisi UU Pemilu tidak kudu dilakukan. Menurutnya, pemerintah dan DPR sebaiknya fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

“Pemerintah dan DPR RI tidak kudu membuang-buang daya yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya pergantian UU Pemilu,” kata Djarot.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai pembahasan RUU Pemilu belum kudu dilaksanakan di sedang keadaan pandemi Covid-19 yang tetap berlangsung kala ini.

“PAN berpendapat bahwa UU selanjutnya belum saatnya untuk direvisi,” kata Zulhas.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan pembahasan RUU Pemilu bakal menggunakan daya yang cukup besar. Ia mengingatkan Indonesia tetap menghadapi keadaan pandemi yang berdampak pada krisis ekonomi.

“Situasinya saat ini tetap masa pandemi covid-19 di mana pembahasan secara langsung tidak dimungkinkan atau perbincangan perdebatan, yang memakan kala dalam suatu rapat-rapat, kudu dihindari,” ujarnya.

Senada, Anggota Komisi II DPR berasal dari Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa tunjukkan pembahasan RUU Pemilu belum relevan untuk dilaksanakan kala ini.

“Saya pikir di draf RUU Pemilu belum tentu dibahas dan kita Fraksi PPP berpendapat bahwa RUU [Pemilu] belum relevan untuk diubah,” kata Nurhayati.
Dorong Revisi UU Pemilu

Berbeda bersama enam parpol itu, Demokrat dan PKS tetap konsisten mendorong sehingga RUU Pemilu langsung dibahas.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan tunjukkan partainya ingin sehingga penyelenggaraan pilkada dinormalisasi berasal dari yang dijadwalkan pada awalnya pada 2024 menjadi 2022 serta 2023 melalui revisi UU Pemilu.

Ia pun mempertanyakan kekuatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta dinormalisasi menjadi 2022.

“Apakah kemungkinan tersedia kekuatiran berasal dari presiden dan partai-partai pemerintah jika pilkada DKI sesuai kala pemilihan?” kata Irwan.

Secara segi konstitusional, Irwan menilai pelaksanaan pilkada pada 2024 bukan pemilu yang dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945.

Menurutnya, amanat konstitusi mengharuskan penyelenggaraan pilkada terpisah berasal dari pemilihan bagian legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Irwan pun berpendapat penyelenggaraan pilkada serentak bersama pileg dan pilpres pada 2024 terlampau berat jikalau diamati berasal dari segi teknis.

Senada, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tunjukkan partainya senantiasa ingin gelaran pilkada dinormalisasi menjadi 2022 dan 2023.

Menurutnya, tersedia tiga segi yang menjadi alasan kuat untuk menormalisasi pilkada ke 2022 dan 2023 yaitu penyelenggaraan, pemilih, serta anggaran.

Sementara itu, sikap Partai Golkar belum diketahui secara pasti. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan partainya tak kasus pilkada sesudah itu digelar secara serentak bersama pileg dan pilpres pada 2024.

“Saya ingin mengemukakan bahwa Partai Golkar senantiasa siap menghadapi pilkada kapan pun, juga pemilu dan pilkada serentak di th. 2024 nanti,” kata Airlangga di Soft Launching & Public Lecture Golkar Institute yang digelar secara daring, Selasa (2/2).

Airlangga tunjukkan pemerintah kala ini tetap fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ia berpendapat dua kasus selanjutnya kudu menjadi fokus utama dibandingkan menentukan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak

Namun, Waketum Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tunjukkan pembasan RUU Pemilu perlu dilaksanakan kala ini. Menurutnya, pembahasan RUU Pemilu relevan dilaksanakan untuk memperkuat mutu demokrasi di Indonesia.

“Pembahasan RUU Pemilu relevan dan perlu untuk dilaksanakan dalam rangka memperkuat mutu demokrasi bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai yaitu Indonesia,” kata Azis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *